Zimbabwe tolak pengamat pemilu dari AS

pemerintah zimbabwe telah menolak tawaran pejabat senior urusan luar negeri as agar mengirim pengamat pemilihan umum sebagai imbalan atas lobinya terhadap pencabutan sanksi selama Satu dasawarsa pada negara afrika selatan tersebut.

menurut laporan media lokal selama sabtu (6/4), asisten menteri luar negeri as urusan afrika johnie carson mengirim surat terhadap wakil presiden juga menteri luar negeri zimbabwe untuk mengakui skill teknis harare untuk menyelenggarakan pemilihan umum. tapi ia menyarakan diizinkannya banyak pengamat selama negeri dan internasional.

saya siap mencari dana bagi pemilihan umum nasional dan harmonis pada zimbabwe, ketika zimbabwe menjalankan pintunya kepada pengamat non-pemerintah yang independen, tutur carson selama di suratnya, sebagaimana dikutip harian milik pemerintah, herald.

terlebih dulu, kalau zimbabwe bersedia menerima pengamat internasional di waktu pemilihan publik kedepan, aku siap mengkaji sanksi terarah kami dan menyarankan aksi supaya meredakan semua sanksi ini, ujarnya.

Informasi Lainnya:

zimbabwe diperkirakan hendak melaksanakan pemilihan publik diantara juni juga september tahun ini guna mengakhiri pemerintah koalisi berumur empat tahun dan sudah goyah.

george charamba, juru bicara presiden robert mugabe, mencela tawaran carso, papar xinhua. ia menyatakan surat tersebut berusaha memutuskan persyaratan yang bagi rakyat zimbabwe menjijikan.

anda tak dapat dalam Satu tahap memuji kemampuan zimbabwe untuk menyelenggarakan proses nasional dan di ketika lain menuntut proses tersebut diawasi, tutur charamba.

dalam kasus bagaimana pun, mereka datang dari belahan bumi lain, dan tidak mempunyai sangkut-paut dengan kami.

hubungan zimbabwe-as memburuk di 2001, ketika kongres as mensahkan peraturan pemulihan ekonomi serta demokrasi zimbabwe supaya mendukung sederat sanksi yang meliputi larangan pada lembaga keuangan untuk menyatakan pinjaman serta kredit atau mengurangi utang bagi zimbabwe. beberapa pemimpin zimbabwe maih dikenakan larangan bepergian oleh as.

charamba menyatakan carson sebaiknya tidak berfikir rakyat zimbabwe merupakan pihak bodoh dengan menyarankan ia mempunyai wewenang supaya mencabut sanksi.

ia tak mempunyai kekuasaan agar menghilangkan sanksi yang diputuskan oleh sistem parlementer. ia serta merupakan orang luar, papar charamba. berbagai sanksi berada dalam luar kekuasaan carson.

zimbabwe serta menghadapi sanksi dari uni eropa, tergolong larangan bepergian dan pembekuan aset kepada pejabat senior pemerintah. namun uni eropa dalam penghujung maret, telah mengeluarkan 83 orang dari registrasi sanksinya, sesudah referendum undang-undang dasar berjalan adil juga damai dalam zimbabwe dalam 16 maret.

namun, 10 orang --termasuk presiden mugabe, istrinya serta para pejabat senior militer-- baru termasuk selama di registrasi sanksi uni eropa.