komisi pemberantasan korupsi (kpk) tinggal memeriksa empat tersangka dugaan pemberian kejutan atau janji mengenai pembelian dan perizinan tanah agar tempat pemakaman bukan umum (tpbu) selama desa antajaya, kabupaten bogor.
empat tersangka tersebut merupakan uj (usep jumeno), lws (listo welly sabu), ss (sentot susilo), dan id (iyus djuher).
mereka semua diperiksa dibuat saksi supaya masing-masing tersangka, tutur papar kabag pemberitaan dan Informasi kpk priharsa nugraha pada jakarta, rabu.
tersangka iyus digemari untuk ketua dprd kabupaten bogor, sedangkan usep merupakan pegawai pemkab bogor, listo welly tercatat dijadikan pegawai honorer di pemkab bogor, tetapi sentot merupakan direktur pt garindo perkasa.
Informasi Lainnya:
- Sehat Dengan Daun Sirsak
- Sehat Dengan Daun Sirsak
- Tentang oriflame dan DBC Network
- Manfaat Hajar Jahanam
kpk juga menetapkan nana supriatna dibuat tersangka. kpk menetapkan kelimanya untuk tersangka di kamis (17/4).
iyus yang berasal daripada fraksi partai demokrat disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 uu no. 31/1999 sebagaimana sudah diubah adalah uu no. 20/2001 perihal pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 kuhp perihal pegawai negeri atau penyelenggara negara dan menerima kejutan atau janji terkait kewajibannya.
ancaman pidana penjara pelanggar pasal tersebut adalah 4-20 tahun dan pidana denda rp200 juta - rp1 miliar.
sementara itu usep serta listo well disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b serta pasal 5 ayat 2 serta pasal 11 uu no. 31/1999 sebagaimana sudah diubah menjadi uu no. 20/2001 perihal pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 kuhp.
elanjutnya, tersangka lain yakni nana supriatna dan sentot susilo disangkakan pasal 5 ayat 1 ataupun pasal 13 uu no. 31/1999 sebagaimana sudah diubah menjadi uu no. 20/2001 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 kuhp dengan ancaman penjara 1-5 tahun serta denda rp50 juta - rp250 juta perihal orang yang memberi atau menjanjikan suatu barang kepada pegawai negeri serta penyelenggara negara dan bertentangan melalui kewajibannya.