Kejaksaan jadwal ulang eksekusi Susno Duadji

kejaksaan agung mengatakan eksekusi mantan kepala badan reserse serta kriminal polri, komjen pol (pur) susno duadji, mau dijadwalkan ulang sesudah gagal pada rabu (24/4).

pelaksanaan eksekusi akan dijadwal ulang, kata kepala pusat penerangan hukum kejaksaan agung, setia untung arimuladi, terhadap diantara pada jakarta, kamis.

tim eksekutor kejaksaan tinggi dki jakarta juga kejaksaan negeri jakarta selatan dalam rabu (24/4) pagi berencana mengeksekusi susno duadji dari kediamannya pada kompleks jalan pakar raya no. 6 kelurahan ciburial, kecamatan cimenyan, kabupaten bandung.

namun rencana eksekusi itu tidak berjalan mulus sebab mencari perlawanan daripada susno dan susno kemudian dibawa ke markas polda jawa barat.

Informasi Lainnya:

di mapolda jawa barat, sampai kamis dini hari tim jaksa eksekutor berusaha mengeksekusi susno namun gagal.

akhirnya tim jaksa eksekutor menimbulkan mapolda Jawa Barat di jam 00.15 wib, kata setia.

ia menegaskan, kejaksaan tetap hendak mengeksekusi susno pas melalui perintah undang-undang.

tentunya kami bekerja pas dengan perintah undang-undang. jadi kami tetap akan menggarap eksekusi, katanya.

ia juga menampik dugaan kepolisian melindungi susno duadji. bagaimana melindungi, kasus susno sendiri dan kan perkaranya ditangani oleh kepolisian, katanya.

dalam putusan perkara nomor perkara 899 k/pid.sus/2012 tertanggal 22 november lalu, mahkamah agung menguatkan putusan pengadilan negeri jakarta selatan serta pengadilan tinggi dki jakarta kiranya susno terbukti bersalah pada pidana korupsi penanganan perkara pt salmah arowana lestari dan dana pengamanan pilkada jawa barat 2008.

susno diganjar hukuman penjara selama 3,5 tahun sebab terbukti menyalahgunakan wewenang ketika menjabat sebagai kepala badan reserse juga kriminal dengan melayani hadiah rp500 juta supaya mempercepat penyidikan kasus arowana.

pengadilan juga mengatakan susno terbukti mengurangi dana pengamanan pilkada jawa barat supaya kepentingan pribadi saat menjabat kepala polda jawa barat dalam 2008.

susno bersikukuh putusan mahkamah agung tidak memuat perintah untuk mengerjakan penahanan.